Fatwa Halal MUI

Fatwa Halal MUI

Selama ini, Pimpinan LPPOM MUI ini menambahkan, Fatwa Halal MUI itu hanya bersifat rekomendasi bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM, untuk pencantuman label halal di kemasan produk yang diedarkan/dipasarkan di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lagi berwenang menerbitkan sertifikasi halal. Meski demikian, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan MUI berwenang menerbitkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi auditor halal.

Lukman mengatakan semua produk yang terlampir di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH harus bersertifikasi halal. Hal tersebut dinilai Lukman berbeda dengan aturan sebelumnya, yang bersifat sukarela.

UU Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2019 menganut prinsip mandatory, sehingga pemerintah melalui UU tersebut menegaskan wajib sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia, berupa produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan dan barang gunaan.

Kementerian Agama akan menggantikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam menerbitkan label halal mulai 17 Oktober 2019. Meski begitu, Lukman mengatakan MUI masih tetap memiliki kewenangan dalam menentukan halal atau tidaknya suatu produk. Fatwa kehalalan masih menjadi kewenangan MUI.

More Info:

PT. Konsultan Legal Indonesia

081286881087

#jasapirtbandung #jasapirtkediri #jasapirtbekasi
#jasapirtlamongan #jasapirtyogyakarta #jasapirtbogor
#jasapirtdepok #urusmuihalalaudit #jasahalalbpommui
#uruslabelhalalmuiasli #sertifikathalalmui
#halalfoodmui #jasahalalmuibandung
#jasahalalmuibogor #jasahalalmuibatam